Total 23011 regulasi
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2015,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2015,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019
2015,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT
2015,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT
2015,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2015,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019
2015,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR
2015,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2015,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2015,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
2015,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR BAGI JABATAN JABATAN TERTENTU DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR BAGI JABATAN JABATAN TERTENTU DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014
2015,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2017,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN INSTANSI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN INSTANSI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN PRESIDEN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN PRESIDEN
2016,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEAJUDANAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN ISTRI/SUAMI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEAJUDANAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN ISTRI/SUAMI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
2016,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDARD OPERATING PROCEDURES KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDARD OPERATING PROCEDURES KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKERETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKERETARIAT NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2016,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi