Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 03/PERMENTAN/PP.200/3/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 71/PERMENTAN/PP.200/12/20
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 03/PERMENTAN/PP.200/3/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 71/PERMENTAN/PP.200/12/20
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PERMENTAN/PK.440/2/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49/PERMENTAN/PK.440/10/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PERMENTAN/PK.440/2/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49/PERMENTAN/PK.440/10/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 21/Permentan/OT.040/5/2016 TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 21/Permentan/OT.040/5/2016 TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 21/Permentan/OT.040/5/2016 TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 21/Permentan/OT.040/5/2016 TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 20/Permentan/OT.040/5/2016 TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 20/Permentan/OT.040/5/2016 TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 19/Permentan/OT.040/5/2016 TENT ANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 19/Permentan/OT.040/5/2016 TENT ANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 18/Permentan/KB.330/5/2016 TENTANG PEDOMAN PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 18/Permentan/KB.330/5/2016 TENTANG PEDOMAN PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/Permentan/PK.450/5/2016 TENTANG PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/Permentan/PK.450/5/2016 TENTANG PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/Permentan/PK.440/5/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/Permentan/PK.440/5/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/Permentan/KR.050/4/2016 TENTANG BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/Permentan/KR.050/4/2016 TENTANG BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/Permentan/KR.040/4/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 TENTANG PENGAWA$AN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/Permentan/KR.040/4/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 TENTANG PENGAWA$AN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 12/Permentan/OT.010/4/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 12/Permentan/OT.010/4/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PERMENTAN/KR.100/3/2016 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN TRANSPARANSI PERJANJIAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (AGREEMENT ON APLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES)-WORLD TRADE ORGANIZATION
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PERMENTAN/KR.100/3/2016 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN TRANSPARANSI PERJANJIAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (AGREEMENT ON APLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES)-WORLD TRADE ORGANIZATION
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PERMENTAN/PK.210/3/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SEMEN BEKU TERNAK RUMINANSIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PERMENTAN/PK.210/3/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SEMEN BEKU TERNAK RUMINANSIA
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/Permentan/KB.400/2/2016 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PERKEBUNAN BERBASIS SPASIAL
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/Permentan/KB.400/2/2016 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PERKEBUNAN BERBASIS SPASIAL
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 07/Permentan/TU.120/2/2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 07/Permentan/TU.120/2/2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/Permentan/KU.060/2/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJABAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/Permentan/KU.060/2/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJABAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR: 05/Permentan/PP.200/2/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 71/Permentan
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR: 05/Permentan/PP.200/2/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 71/Permentan
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/Permentan/HK.140/2/2016 TENTANG PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/Permentan/HK.140/2/2016 TENTANG PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
2018,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2018,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK
2018,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
2018,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2018,
Regulasi per halaman: