Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Kategori: Peraturan Kementerian
Total
10353 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-IND/PER/3/2016 TENTANG PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU
2016,
Kementerian Perindustrian
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DANTELEKOMUNIKASI NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG PENELITIAN PENYEBAB KECELAKAAN KERETA API
2000,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/M-IND/PER/3/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI
2016,
Kementerian Perindustrian
SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 442/M-DAG/6/2005 TANGGAL 24 JUNI 2005 TENTANG PERPANJANGAN LARANGAN IMPOR BERAS TAHUN 2005
2005,
Kementerian Perdagangan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/M-IND/PER/3/2016 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI DAN STANDAR HARGA TOWER TRANSMISI DAN KONDUKTOR PRODUK DALAM NEGERI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
2016,
Kementerian Perindustrian
SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/M-DAG/6/2005 TANGGAL 15 JUNI 2005 TENTANG LARANGAN IMPOR GARAM TAHUN 2005
2005,
Kementerian Perdagangan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 14/M-IND/PER/2/2016 TENTANG KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU
2016,
Kementerian Perindustrian
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAFTARAN PEMILIH UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2004,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/M-IND/PER/2/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
Kementerian Perindustrian
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK. 954-214 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT SEBAGAI ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN PADA KANTOR / SATUAN KERJA DALAM LIN
1984,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/M- IND/PER/2/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASA
2016,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 29/M-DAG/PER/6/2009 ??/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK
2009,
Kementerian Perdagangan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M- IND/PER/2/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB
2016,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 20/M-DAG/PER/9/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM
2005,
Kementerian Perdagangan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/M-IND/PER/2/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI BIDANG PEMBANGUNAN SARANA INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 17/M-DAG/PER/9/2005 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICA TE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
2005,
Kementerian Perdagangan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 08/M-IND/PER/1/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PLASTIK - TANGKI AIR SILINDER VERTIKAL - POLIETILENA (PE) SECARA WAJIB
2016,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/M-DAG/PER/7/2005 TANGGAL 21 JULI 2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR BEBERAPA PRODUK UNTUK KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, KAWASAN INDUSTRI DI PULAU BINTAN DAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU KARIM
2005,
Kementerian Perdagangan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 07/M-IND/PER/1/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT SECARA WAJIB
2016,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TANGGAL 30 JUNI 2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN
2005,
Kementerian Perdagangan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 06/M-IND/PER/1/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2006 T E N T A N G KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA
2006,
Kementerian Perdagangan
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 08/M-DAG/PER/2/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA
2009,
Kementerian Perdagangan
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
2008,
Kementerian Dalam Negeri
Halaman Awal
282
283
284
285
286
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi