Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Kategori: Peraturan Kementerian
Total
10353 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/ 1/2015 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
2016,
Kementerian Perindustrian
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 84 TAHUN 2002 TENTANG KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI
2002,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 09/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN ST
2016,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAN S
2016,
Kementerian Perindustrian
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 40 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
2002,
Kementerian Perhubungan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 31 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 84 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
2002,
Kementerian Perhubungan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
2002,
Kementerian Perhubungan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 14 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
2002,
Kementerian Perhubungan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 12 TAHUN 2002 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR KM. 79/PR.301/MPPT-95 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN TARIF DASAR JASA TELEKOMUNIKASI DALAM NEGERI MENTERI PERHUBUNGAN
2002,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 42/M-IND/PER/6/2016 TENTANG AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
2016,
Kementerian Perindustrian
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.49 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO
2002,
Kementerian Perhubungan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 30 TAHUN 2001 TATA CARA PELAKSANAAN SIAGA SEARCH AND RESCUE (SAR) DAN PENGGANTIAN BIAYA OPERASI SEARCH AND RESCUE (SAR)
2001,
Kementerian Perhubungan
KEPUTUSAN MNETERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG RANCANG BANGUN STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI NORMAL, UTILITY AKROBATIK DAN KOMUTER
2001,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 93/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
Kementerian Perindustrian
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR. KM 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL
2001,
Kementerian Perhubungan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 2 TAHUN 2001 T E N T A N G TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT TIPE ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
2001,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
2016,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/M-IND/PER/6/2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
2016,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/M-IND/PER/6/2016 TENTANG INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)
2016,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/M-IND/PER/5/2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
2016,
Kementerian Perindustrian
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM. 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
2001,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/M-IND/PER/3/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR
2016,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M- IND/PER/ 3/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MEN
2016,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN / ATAU PELAYANAN PURNA JUAL
2016,
Kementerian Perindustrian
Halaman Awal
281
282
283
284
285
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi