Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LUAR NEGERI ATAS PEMBAYARAN ROYALTI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN JASA TE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LUAR NEGERI ATAS PEMBAYARAN ROYALTI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN JASA TE
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 2000 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA SERTA HONORARIUM BAGI KEPALA DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BIRO DEWAN TANDA-TANDA KEH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 2000 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA SERTA HONORARIUM BAGI KEPALA DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BIRO DEWAN TANDA-TANDA KEH
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1992 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1992 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH, KEJAKSAAN NEGERI SUKADANA, KEJAKSAAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU, KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR DAN KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH, KEJAKSAAN NEGERI SUKADANA, KEJAKSAAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU, KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR DAN KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2000 TENTANG KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2000 TENTANG KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN
2000
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
2000,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/2/PBI/2008 TENTANG BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/2/PBI/2008 TENTANG BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 3 /PBI/2008 TENTANG LAPORAN KANTOR PUSAT BANK UMUM
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 3 /PBI/2008 TENTANG LAPORAN KANTOR PUSAT BANK UMUM
2008,
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) PBI NO. 10/2/PBI/2008 TANGGAL 4 FEBRUARI 2008 TENTANG BANK INDONESIA – SRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) PBI NO. 10/2/PBI/2008 TANGGAL 4 FEBRUARI 2008 TENTANG BANK INDONESIA – SRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/4/PBI/2008 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/4/PBI/2008 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/5/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/5/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI
2008,
FREQUENTLY ASKED & QUESTION (FAQ) PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI
FREQUENTLY ASKED & QUESTION (FAQ) PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/6/PBI/2008 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/6/PBI/2008 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
2008,
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS PERATURAN BANK INDONESIA NO. 10/6/PBI/2008 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS PERATURAN BANK INDONESIA NO. 10/6/PBI/2008 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/7/PBI/2008 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI PERUSAHAAN BUKAN BANK
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/7/PBI/2008 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI PERUSAHAAN BUKAN BANK
2008,
FAQ PBI NO.10/7/PBI/2008 Tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank
FAQ PBI NO.10/7/PBI/2008 Tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/9/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM RANGKA KONSOLIDASI
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/9/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM RANGKA KONSOLIDASI
2008,
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) PERATURAN BANK INDONESIA NO. 10/ 9 /PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM RANGKA KONSOLIDASI
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) PERATURAN BANK INDONESIA NO. 10/ 9 /PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM RANGKA KONSOLIDASI
2008,
Regulasi per halaman: