Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Information about the author Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia will soon be added to the site.
Total 350 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOE M.01-1Z.01.10 TAHUN 2004
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOE M.01-1Z.01.10 TAHUN 2004
2004
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.11.PR.07.06 TAHUN 2003
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.11.PR.07.06 TAHUN 2003
2003
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M-04.IZ01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M-04.IZ01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
2003
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C. 26 -HN.05.01 Tahun - 2003 MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C. 26 -HN.05.01 Tahun - 2003 MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2003
INSTRUKSI MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.359.KP.04-11 Tahun 2002 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DIBIDANG HAK ASASI MANUSIA PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
INSTRUKSI MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.359.KP.04-11 Tahun 2002 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DIBIDANG HAK ASASI MANUSIA PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
2002
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
1995
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.04-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.04-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING
1995
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.843-KP.04.11 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PATEN
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.843-KP.04.11 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PATEN
1993
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.10-PR.07.03 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN TEMPAT TAHANAN KANTOR KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.10-PR.07.03 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN TEMPAT TAHANAN KANTOR KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
1996
KEPUTUSAN MENTERI KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M. 03-HC.02.01 TAHUN 1991 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL ATAU MEREK YANG MIRIP MEREK TERKENAL MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK BADAN LAIN
KEPUTUSAN MENTERI KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M. 03-HC.02.01 TAHUN 1991 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL ATAU MEREK YANG MIRIP MEREK TERKENAL MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK BADAN LAIN
1991
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-HC.01.10 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN BIAYA MEREK
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-HC.01.10 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN BIAYA MEREK
1993
I<EPUTUSAN MENTER! HUKUM DAN I :AI< ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONE~It\ NOMOR: M. HH- 69 . A1I. 11.01 'l'AIIUN 200B TENTANG PENGESAHAN STRUKTUR DAN PERSONALIA DEWAI~ PIMPINAN PUSAT PARTAI PEr~CGAI~ DEMOKRASI lNDOHESI.t\ MI\SA BAKTI 2007 20 12
I
2008
PERATURAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02-HL.05.06 TAI-IUN 2006 TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA
PERATURAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02-HL.05.06 TAI-IUN 2006 TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA
2006
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.09-PR.07.06 TAHUN 1999 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN UNTUK MENERIMA PERMOHONAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.09-PR.07.06 TAHUN 1999 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN UNTUK MENERIMA PERMOHONAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
1999
Regulasi per halaman: