Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Kementerian Dalam Negeri
Information about the author Kementerian Dalam Negeri will soon be added to the site.
Total
632 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 11 MARET 2002 TENTANG DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2002
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TANGGAL 8 JANUARI 2001 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK
2001
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2001
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2000
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
2000
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
2000
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 12 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2000
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
1999
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN KEPADA NEGARA DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN HAKNYA
1997
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
1998
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 1 A TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
1995
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 180 TAHUN 1996 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH DARI HASIL PUNGUTAN NEGARA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM
1996
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
1997
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
1992
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 102 TAHUN 1991 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1991
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 98 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
1996
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA
1999
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1999
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 1993 TENTANG DANA PENUNJANG OPERASIONAL CATATAN SIPIL
1993
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
1999
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 2 A TAHUN 1995 TENTANG PROSEDUR DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
1995
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 474.1-785 TENTANG PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA
1989
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 54 TAHUN 1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTAMADYA
1983
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
1983
Halaman Awal
24
25
26
27
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi
