Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan

Information about the author Kementerian Perhubungan will soon be added to the site.
Total 888 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 119 TAHUN 2017 TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KELAIKLAUTAN DAN KEAMANAN KAPAL ASING
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 119 TAHUN 2017 TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KELAIKLAUTAN DAN KEAMANAN KAPAL ASING
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 Tahun 2017 TENTANG LALU LINTAS KERETA API
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 Tahun 2017 TENTANG LALU LINTAS KERETA API
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 110 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN GRAFIK PERJALANAN KERETA API, PERJALANAN KERETA API DI LUAR GRAFIK PERJALANAN KERETA API, DAN PERJALANAN KERETA API LUAR BIASA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 110 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN GRAFIK PERJALANAN KERETA API, PERJALANAN KERETA API DI LUAR GRAFIK PERJALANAN KERETA API, DAN PERJALANAN KERETA API LUAR BIASA
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 118 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 118 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 109 TAHUN 2017 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 109 TAHUN 2017 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 106 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN EVALUASI ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 106 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN EVALUASI ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 107 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN JARAK JAUH
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 107 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN JARAK JAUH
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 101 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 101 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 103 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KENDARAAN YANG MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 103 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KENDARAAN YANG MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 99 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN LAJUR KHUSUS ANGKUTAN UMUM UNTUK MOBIL BUS PADA JALAN TOL DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 99 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN LAJUR KHUSUS ANGKUTAN UMUM UNTUK MOBIL BUS PADA JALAN TOL DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 97 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 97 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 96 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 96 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 95 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 95 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 94 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 94 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 92 TAHUN 2017 TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJABALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN SORONG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 92 TAHUN 2017 TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJABALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN SORONG
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 93 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN BAROMBONG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 93 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN BAROMBONG
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 88 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 88 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 91 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN TANGERANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 91 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN TANGERANG
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 89 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT PALEMBANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 89 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT PALEMBANG
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 78 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 78 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 90 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN MALAHAYATI ACEH BESAR
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 90 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN MALAHAYATI ACEH BESAR
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 87 TAHUN 2017 TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJAAKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 87 TAHUN 2017 TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJAAKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR
2017
Regulasi per halaman: