Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan

Information about the author Kementerian Perhubungan will soon be added to the site.
Total 888 regulasi
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 22 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 22 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERJ PERHUBUNGAN NOMOf.C PM 3 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PERHUBUNGAN DI BADAN KOORDJNASI PENANAMAN MO
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERJ PERHUBUNGAN NOMOf.C PM 3 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PERHUBUNGAN DI BADAN KOORDJNASI PENANAMAN MO
2016
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.23 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA AP! PELAYANAN KELAS EKONOMT UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBL!K (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.23 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA AP! PELAYANAN KELAS EKONOMT UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBL!K (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
2016
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SERTA PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SERTA PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 20 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 20 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 19 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 19 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 18 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 18 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAG IAN 69 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 69) TENTA
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAG IAN 69 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 69) TENTA
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 16 TAHUN 2016 TENT ANG PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS)
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 16 TAHUN 2016 TENT ANG PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS)
2016
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 14 T/\HUN 2016 TENT ANG MEKANISME FORMULAS! PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 14 T/\HUN 2016 TENT ANG MEKANISME FORMULAS! PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
2016
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.15 TAHUN 2016 TENT ANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.15 TAHUN 2016 TENT ANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN PM. 198 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA AP! PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN PM. 198 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA AP! PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11TAHUN2016 TENT ANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11TAHUN2016 TENT ANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
2016
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 161 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 161 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
2016
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 7 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 160 TAHUN 2015 TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA ANGKUTAN UDARA NIAGA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 7 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 160 TAHUN 2015 TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA ANGKUTAN UDARA NIAGA
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2016 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2016 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2016
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2016 TENT ANG PAKAIAN SIDANG MAJELIS DAN SEKRETARIS MAJELIS MAHKAMAH PELAYARAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2016 TENT ANG PAKAIAN SIDANG MAJELIS DAN SEKRETARIS MAJELIS MAHKAMAH PELAYARAN
2016
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 111 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 111 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
2017
Regulasi per halaman: