Kementerian Perhubungan

Information about the author Kementerian Perhubungan will soon be added to the site.

Total 897 regulasi

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2016 TENT ANG PENYELENGGARAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG (SLOT TIME) BANDAR UDARA

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2016 TENT ANG PENYELENGGARAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG (SLOT TIME) BANDAR UDARA

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 56 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 56 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

2016

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 55 TAHUN 2016 TENTANG TATANAN NAVIGASI PENERBANGAN NASIONAL

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 55 TAHUN 2016 TENTANG TATANAN NAVIGASI PENERBANGAN NASIONAL

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 54 TAHUN 2016 TENT ANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 54 TAHUN 2016 TENT ANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 53 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATANPERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTU

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 53 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATANPERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTU

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 52 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG DENGAN KERETA API

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 52 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG DENGAN KERETA API

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 51 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 ( CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 14

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 51 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 ( CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 14

2016

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 50 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 42 TAHUN 2001 TENTANG SERTIFIKASI PENERBANG DAN INSTRUKTUR TERBANG

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 50 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 42 TAHUN 2001 TENTANG SERTIFIKASI PENERBANG DAN INSTRUKTUR TERBANG

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 49 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 63 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR)

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 49 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 63 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR)

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 48 TAHUN 2016 Menimbang TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI TEKNIK PENERBANGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 48 TAHUN 2016 Menimbang TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI TEKNIK PENERBANGAN

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 47 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 47 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA

2016

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 46 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 46 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

2016

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2016 TENTANG PETUN,JUK PELAKSANAAN S!STEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2016 TENTANG PETUN,JUK PELAKSANAAN S!STEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2016

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM '44 TAHUN 2016TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM '44 TAHUN 2016TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA

2016

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 43 TAHUN 2016 TENT ANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 143 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 143) TENTANG PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG NA VI GAS! PENERBANGAN (

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 43 TAHUN 2016 TENT ANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 143 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 143) TENTANG PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG NA VI GAS! PENERBANGAN (

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41TAHUN2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BA GIAN 121 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41TAHUN2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BA GIAN 121 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 40 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 40 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

2016

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2016 TENTANG GARIS MUAT KAPAL DAN PEMUATAN

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2016 TENTANG GARIS MUAT KAPAL DAN PEMUATAN

2016

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 38 TAHUN 2016 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 38 TAHUN 2016 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 37 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 37 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2016 TENT ANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2016 TENT ANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 36 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 36 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

2016

Regulasi per halaman: