Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Kementerian Keuangan
Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.
Total
1896 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.06/2005 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN DAN REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2006
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PMK.03/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PMK.02/2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2006
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2005
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/ PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS KOMPONEN/SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PMK.04/2005 TANGGAL 17 JUNI 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONE
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2005
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN/ATAU BUNGA
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2005 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 24/PMK.010/2005 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17/PMK.05/2005 TENTANG SYARAT, TATA CARA, DAN KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/PMK.02/2005 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 /PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR COLD ROLLED COIL (CRC)
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASI
2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 626 / PMK.02 / 2004 TENTANG PENETAPAN DANA PENYESUAIAN TAHUN ANGGARAN 2005 KEPADA DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN DAERAH KOTA
2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 600/PMK.010/2004 TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA
2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 564/KMK.03/2004 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1308/KMK.04/1989 TENTANG BATAS NILAI NOMINAL DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO SERTA SALDO TABUNGAN TERTINGGI YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
1989
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1161 TAHUN 1988
1988
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1160 TAHUN 1988
1988
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 836/KMK.04/1992 TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI
1992
Halaman Awal
71
72
73
74
75
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi
