Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.

Total 1884 regulasi

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

2016

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 /PMK.06/2016 TENT ANG TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 /PMK.06/2016 TENT ANG TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

2016

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 68 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PENYEDIAAN: PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 68 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PENYEDIAAN: PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 /PMK.04/2016 TENT ANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 /PMK.04/2016 TENT ANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

2016

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PMK.06/2016 TENTANG PENILAIAN KEKAYAAN YANG DIKUASAI NEGARA BERUPA SUMBER DAYA ALAM

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PMK.06/2016 TENTANG PENILAIAN KEKAYAAN YANG DIKUASAI NEGARA BERUPA SUMBER DAYA ALAM

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.06/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 164/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.06/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 164/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

2016

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.06/2016 TENT ANG PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.06/2016 TENT ANG PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

2016

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.09/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.09/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL1KINDONESIA NOMOR 6.2 /PMK.02/20i6 . TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL1KINDONESIA NOMOR 6.2 /PMK.02/20i6 . TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 /PMK.01/2016 TENT ANG TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIAJUKAN OLEH INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 /PMK.01/2016 TENT ANG TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIAJUKAN OLEH INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED

2016

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK.01/2016 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK.01/2016 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN

2016

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 78/PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BA WAH PEMBINAAN D

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 78/PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BA WAH PEMBINAAN D

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 /PMK.05/2016 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 /PMK.05/2016 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 /PMK. 06/20 1 6 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 /PMK. 06/20 1 6 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMK.03/2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN N

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMK.03/2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN N

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 /PMK.03/2016 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 /PMK.03/2016 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PMK. 05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 97 /PMK. 05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PMK. 05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 97 /PMK. 05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.02/2016 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI !URAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN P

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.02/2016 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI !URAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN P

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB LI K INDONESIA NOMOR 52/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN N OM OR 244 / PMK. 06 / 2 0 1 2 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB LI K INDONESIA NOMOR 52/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN N OM OR 244 / PMK. 06 / 2 0 1 2 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 51 /PMK. 07/2016 TENT ANG PENYELESAIAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 51 /PMK. 07/2016 TENT ANG PENYELESAIAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOT

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK,INDONESIA NOMOR 50/PMK.010/2016 TENTANG PENGENAAN BEA MASUKANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK,INDONESIA NOMOR 50/PMK.010/2016 TENTANG PENGENAAN BEA MASUKANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 9 /PMK. 07 /2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA D ESA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 9 /PMK. 07 /2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA D ESA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK.07/2016 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK.07/2016 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 /PMK.07 /2016 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 /PMK.07 /2016 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Regulasi per halaman: