Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Presiden dan Wakil Presiden
Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total
7915 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PRETORIA, AFRIKA SELATAN DAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI CAPE TOWN, AFRIKA SELATAN
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1993 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN PABEAN, PERPAJAKAN DAN TATA NIAGA IMPOR BAGI ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1997 TENTANG SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1996 TENTANG BADAN PENGELOLA DANA ONGKOS NAIK HAJI INDONESIA
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1995 TENTANG REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1994 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1994/95
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1993 TENTANG PEMERIKSAAN ATAS BARANG IMPOR YANG DIMASUKKAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN LAUT KABIL PULAU BATAM SEBAGAI PELABUHAN ALIH KAPAL
1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1995 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1994 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1994/95
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1997 TENTANG PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIA – PASIFIK
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1993 TENTANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN
1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1996 TENTANG PENGALIHAN GERBANG TOL PADA JALAN BEBAS HAMBATAN Prof. Dr. Ir. SEDIJATMO, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1995 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PAMONG BELAJAR
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1994 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER "AHM - PTHM"
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH SATU KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN
1997
Halaman Awal
95
96
97
98
99
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi