Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden

Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total 7928 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1991 TENTANG KOORDINASI PENGELOLAAN PINJAMAN KOMERSIAL LUAR NEGERI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1991 TENTANG KOORDINASI PENGELOLAAN PINJAMAN KOMERSIAL LUAR NEGERI
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1991 TENTANG UNIT SWADANA DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1991 TENTANG UNIT SWADANA DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1990 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1990 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1991 TENTANG PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP SELAMA MASA BAKTI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1991 TENTANG PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP SELAMA MASA BAKTI
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1990 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1990/1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1990 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1990/1991
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA KOORDINATOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA KOORDINATOR
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1991 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA PENGADILAN AGAMA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1991 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA PENGADILAN AGAMA
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK)
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH D
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH D
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1991 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1991 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MASYARAKAT EROPA DI BRUSSELS, BELGIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MASYARAKAT EROPA DI BRUSSELS, BELGIA
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1991 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1991 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN SANTUNAN BAGI TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA DAN MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP KARENA KECELAKAAN KERJA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN SANTUNAN BAGI TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA DAN MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP KARENA KECELAKAAN KERJA
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS AGREEMENT ESTABLISHING THE ASIA PACIFIC INSTITUTE FOR BROADCASTING DEVELOPMENT (PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN PENDIRIAN INSTITUT PENGEMBANGAN PENYIARAN ASIA PASIFIK)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS AGREEMENT ESTABLISHING THE ASIA PACIFIC INSTITUTE FOR BROADCASTING DEVELOPMENT (PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN PENDIRIAN INSTITUT PENGEMBANGAN PENYIARAN ASIA PASIFIK)
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TEXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TEXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVA
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1990 TENTANG PENGGUNAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1990 TENTANG PENGGUNAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI PROPINSI RIAU DAN PEMASOKAN AIR DARI INDONESIA KE SIN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI PROPINSI RIAU DAN PEMASOKAN AIR DARI INDONESIA KE SIN
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, PENGADILAN NEGERI MEDAN, DAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, PENGADILAN NEGERI MEDAN, DAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
2001
Regulasi per halaman: