Subjek: KEPRES

Total 2463 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN BALAI SIDANG BERDASARKAN RENCANA INDUK KAWASAN GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN BALAI SIDANG BERDASARKAN RENCANA INDUK KAWASAN GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI WINDHOEK, NAMIBIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI WINDHOEK, NAMIBIA
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1983
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1983
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERBITAN JAMINAN BANK UNTUK PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI OLEH BANK MILIK NEGARA DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI BANK DEVISA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERBITAN JAMINAN BANK UNTUK PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI OLEH BANK MILIK NEGARA DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI BANK DEVISA
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG UANG SIDANG MENTERI NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG UANG SIDANG MENTERI NEGARA
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMRO 15 TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMRO 15 TAHUN 2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC AND TEHNICAL COOPERATION
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC AND TEHNICAL COOPERATION
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1990 TENTANG UANG SIDANG BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN MAHKAMAH AGUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1990 TENTANG UANG SIDANG BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN MAHKAMAH AGUNG
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA UNTUK KERJASAMA DALAM PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA UNTUK KERJASAMA DALAM PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1990 TENTANG UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1990 TENTANG UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG PENYUSUNAN,PENERAPAN, DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG PENYUSUNAN,PENERAPAN, DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 2 TAHUN 1990 TENTANG UANG PAKET BAGI WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT YANG TIDAK MERANGKAP PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 2 TAHUN 1990 TENTANG UANG PAKET BAGI WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT YANG TIDAK MERANGKAP PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI JOHOR BAHRU, MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI JOHOR BAHRU, MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK
1991,
Regulasi per halaman: