Subjek: KEPRES

Total 2478 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAACEH, PAKANBARU, JAMBI, BENGKULU, PALANGKARAYA, PALU, KENDARI, YOGYAKARTA, MATARAM, DAN DILI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAACEH, PAKANBARU, JAMBI, BENGKULU, PALANGKARAYA, PALU, KENDARI, YOGYAKARTA, MATARAM, DAN DILI
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH LIMA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 19
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH LIMA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 19
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 19
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 19
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI JOHANNESBURG, AFRIKA SELATAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI JOHANNESBURG, AFRIKA SELATAN
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI JOHANNESBURG, AFRIKA SELATAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI JOHANNESBURG, AFRIKA SELATAN
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG HARGA JUAL DAN GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG HARGA JUAL DAN GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN JONGGOL SEBAGAI KOTA MANDIRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN JONGGOL SEBAGAI KOTA MANDIRI
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN JONGGOL SEBAGAI KOTA MANDIRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN JONGGOL SEBAGAI KOTA MANDIRI
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT TO ESTABLISH THE SOUTH CENTRE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT SELATAN)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT TO ESTABLISH THE SOUTH CENTRE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT SELATAN)
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG TIM NASIONAL PERSIAPAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG TIM NASIONAL PERSIAPAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2019
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2019
2018,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2012
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA NOMOR 2.3 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA NOMOR 2.3 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2018,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2012
2012,
LAMPIRAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2012
LAMPIRAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2012
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA AS/A]V PARA GAMES TAHUN 2018
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA AS/A]V PARA GAMES TAHUN 2018
2018,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2012
2012,
Regulasi per halaman: