Subjek: PERPRES

Total 1449 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG DAN PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR MENJ
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG DAN PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR MENJ
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2011
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SUBSIDI LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SUBSIDI LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (AMENDEMEN ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN L
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (AMENDEMEN ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN L
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)
2005,
Regulasi per halaman: