Subjek: PERPRES

Total 1449 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENERBANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENERBANGAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA/PERORANGAN ASING DALAM RANGKA HIBAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SU
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA/PERORANGAN ASING DALAM RANGKA HIBAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SU
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN DOSEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN DOSEN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
2005,
Regulasi per halaman: