Subjek: PERPRES

Total 1449 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 . TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN KONTRAK JANGKA PANJANG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 . TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN KONTRAK JANGKA PANJANG
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FU NGSI O NAL PEMBI M BI N G KEMASYARAKATAN DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FU NGSI O NAL PEMBI M BI N G KEMASYARAKATAN DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
2019,
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 2019-2038
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 2019-2038
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABARAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABARAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 1999 TENTANG KEADAAN DARURAT MILITER DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 1999 TENTANG KEADAAN DARURAT MILITER DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA OUR OCEAN CONFERENCD TAHUN 2018
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA OUR OCEAN CONFERENCD TAHUN 2018
2018,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI
2001,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2007
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2007
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN SEVENTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KETUJUH KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN SEVENTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KETUJUH KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VISA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE G
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VISA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE G
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA (AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUB
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA (AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUB
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2006 TENTANG PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KORBAN KONFLIK DAN/ATAU TERLIBAT DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2006 TENTANG PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KORBAN KONFLIK DAN/ATAU TERLIBAT DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF TIMBAL BALIK DI BIDANG KEPABEANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF TIMBAL BALIK DI BIDANG KEPABEANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN SECARA KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (FRAMEWO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN SECARA KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (FRAMEWO
2006,
Regulasi per halaman: