Subjek: PERPRES

Total 1345 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA NASIONAL
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN, DAN UNIVERSITAS MUSAMUS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN, DAN UNIVERSITAS MUSAMUS
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
2010,
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 TAHUN 2010 TANGGAL : 7 Oktober 2010 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 TAHUN 2010 TANGGAL : 7 Oktober 2010 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KELIMA KOMITME
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KELIMA KOMITME
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANGPANJANG MENJADI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANGPANJANG MENJADI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-24 DI JENEWA, SWISS 200
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-24 DI JENEWA, SWISS 200
2010,
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-24 DI JENEWA,
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-24 DI JENEWA,
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG M
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG M
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2009 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI PERTH, AUSTRALIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2009 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI PERTH, AUSTRALIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
2009,
Regulasi per halaman: