Subjek: PERPRES

Total 1345 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 88 Tahun 2006 Tanggal : 26 Oktober 2006 BESARNYA TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN MENURUT TINGKAT RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 88 Tahun 2006 Tanggal : 26 Oktober 2006 BESARNYA TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN MENURUT TINGKAT RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 88 Tahun 2006 Tanggal : 26 Oktober 2006 NILAI MASING-MASING FAKTOR PENILAIAN DALAM PENETAPAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 88 Tahun 2006 Tanggal : 26 Oktober 2006 NILAI MASING-MASING FAKTOR PENILAIAN DALAM PENETAPAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2006 TENTANG PEMBATALAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (2) HURUF N DAN PASAL 34 AYAT (8) QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2006 TENTANG PEMBATALAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (2) HURUF N DAN PASAL 34 AYAT (8) QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TE
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2006 TENTANG HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGAWAS, DAN REMUNERASI KEPALA BADAN PELAKSANA, WAKIL KEPALA BADAN PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN PELAKSANA, DAN DEPUTI BADAN PELAKSANA BADAN REHAB
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2006 TENTANG HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGAWAS, DAN REMUNERASI KEPALA BADAN PELAKSANA, WAKIL KEPALA BADAN PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN PELAKSANA, DAN DEPUTI BADAN PELAKSANA BADAN REHAB
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2006 TENTANG BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2006 TENTANG BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2006 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2006 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2006,
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIK OF PAKISTAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIK OF PAKISTAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS
2012,
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2OT1, TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2072
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2OT1, TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2072
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAK
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN /ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN /ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG UANG KEHORMATAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PERIKANAN DI PENGADILAN NEGERI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG UANG KEHORMATAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PERIKANAN DI PENGADILAN NEGERI
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN
2011,
Regulasi per halaman: