Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 22/M-DAG/PER/6/2006 T E N T A N G PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 22/M-DAG/PER/6/2006 T E N T A N G PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
2006,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : /11/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : /11/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI
2010,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 /PMK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN05/2016 NOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANG PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 /PMK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN05/2016 NOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANG PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76/PMK.05/2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76/PMK.05/2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
2006,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN
2013,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/PMK.06/2016 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/PMK.06/2016 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 /PMK.07 /2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 /PMK.07 /2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG DlSTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG DlSTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
2006,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA
2007,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/PMK.010/2016 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/PMK.010/2016 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 /PMK.05/2016 TENT ANG UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 /PMK.05/2016 TENT ANG UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PMK.06/2016 TENT ANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PMK.06/2016 TENT ANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 /PMK.06/2016 TENT ANG TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 /PMK.06/2016 TENT ANG TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 68 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PENYEDIAAN: PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 68 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PENYEDIAAN: PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 /PMK.04/2016 TENT ANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 /PMK.04/2016 TENT ANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PMK.06/2016 TENTANG PENILAIAN KEKAYAAN YANG DIKUASAI NEGARA BERUPA SUMBER DAYA ALAM
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PMK.06/2016 TENTANG PENILAIAN KEKAYAAN YANG DIKUASAI NEGARA BERUPA SUMBER DAYA ALAM
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.06/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 164/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.06/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 164/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.06/2016 TENT ANG PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.06/2016 TENT ANG PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.09/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.09/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL1KINDONESIA NOMOR 6.2 /PMK.02/20i6 . TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL1KINDONESIA NOMOR 6.2 /PMK.02/20i6 . TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 /PMK.01/2016 TENT ANG TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIAJUKAN OLEH INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 /PMK.01/2016 TENT ANG TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIAJUKAN OLEH INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK.01/2016 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK.01/2016 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN
2016,
Regulasi per halaman: