Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 03/PMK.05/2010 TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 03/PMK.05/2010 TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 / PMK.02 / 2 0 1 6 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 2 7 / PMK.02 / 2 0 1 5 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 / PMK.02 / 2 0 1 6 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 2 7 / PMK.02 / 2 0 1 5 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.06/2016 TENTANG PENILAIAN BARANG SITAAN DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.06/2016 TENTANG PENILAIAN BARANG SITAAN DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PMK.07 /2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA SUDAH DITENTUKAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PMK.07 /2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA SUDAH DITENTUKAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDRAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDRAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/M-IND/PER/1/2017 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/M-IND/PER/1/2017 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL CIAWI-PUNCAK-BATAS KABUPATEN CIANJUR
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL CIAWI-PUNCAK-BATAS KABUPATEN CIANJUR
2018,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
2018,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2018,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/M-IND/PER/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/M-IND/PER/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/M-IND/PER/9/2016 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/M-IND/PER/9/2016 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP.289 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP.289 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)
2008,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 /M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 /M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASA
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 72/M-IND/PER/7 /2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 72/M-IND/PER/7 /2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB
2016,
Regulasi per halaman: