Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 14/M-IND/PER/2/2016 TENTANG KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 14/M-IND/PER/2/2016 TENTANG KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/M-IND/PER/2/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/M-IND/PER/2/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/M- IND/PER/2/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/M- IND/PER/2/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASA
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 29/M-DAG/PER/6/2009 ??/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 29/M-DAG/PER/6/2009 ??/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK
2009,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M- IND/PER/2/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M- IND/PER/2/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 20/M-DAG/PER/9/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 20/M-DAG/PER/9/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM
2005,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/M-IND/PER/2/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI BIDANG PEMBANGUNAN SARANA INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/M-IND/PER/2/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI BIDANG PEMBANGUNAN SARANA INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 17/M-DAG/PER/9/2005 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICA TE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 17/M-DAG/PER/9/2005 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICA TE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
2005,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 08/M-IND/PER/1/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PLASTIK - TANGKI AIR SILINDER VERTIKAL - POLIETILENA (PE) SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 08/M-IND/PER/1/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PLASTIK - TANGKI AIR SILINDER VERTIKAL - POLIETILENA (PE) SECARA WAJIB
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/M-DAG/PER/7/2005 TANGGAL 21 JULI 2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR BEBERAPA PRODUK UNTUK KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, KAWASAN INDUSTRI DI PULAU BINTAN DAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU KARIM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/M-DAG/PER/7/2005 TANGGAL 21 JULI 2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR BEBERAPA PRODUK UNTUK KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, KAWASAN INDUSTRI DI PULAU BINTAN DAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU KARIM
2005,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 07/M-IND/PER/1/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 07/M-IND/PER/1/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT SECARA WAJIB
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TANGGAL 30 JUNI 2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TANGGAL 30 JUNI 2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN
2005,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 06/M-IND/PER/1/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 06/M-IND/PER/1/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2006 T E N T A N G KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2006 T E N T A N G KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA
2006,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 08/M-DAG/PER/2/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 08/M-DAG/PER/2/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA
2009,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
2008,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/M-IND/PER/1/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/M-IND/PER/1/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB
2016,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
2007,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/M-IND/PER/1/2016 TENTANG PAMERAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/M-IND/PER/1/2016 TENTANG PAMERAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2016,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
2010,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 03/M-IND/PER/01/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/10/2014 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOPI INSTAN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 03/M-IND/PER/01/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/10/2014 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOPI INSTAN SECARA WAJIB
2016,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2013,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
2012,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/M-IND/PER/1/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/1/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/M-IND/PER/1/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/1/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB
2016,
Regulasi per halaman: