Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 37 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 37 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2016 TENT ANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2016 TENT ANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 36 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 36 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 71TAHUN2013 TENTANG SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 71TAHUN2013 TENTANG SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 31 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 31 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 30 TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN PENGIKATAN KENDARAAN PADA KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 30 TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN PENGIKATAN KENDARAAN PADA KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 29 TAHUN 2016 TENTANG STERILISASI PELABUHAN PENYEBERANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 29 TAHUN 2016 TENTANG STERILISASI PELABUHAN PENYEBERANGAN
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 28 TAHUN 2016 TENT ANG KEWAJIBAN PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN MEMILIKI TIKET
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 28 TAHUN 2016 TENT ANG KEWAJIBAN PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN MEMILIKI TIKET
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 27 TAHUN 2016 TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KENDARAAN YANG MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 27 TAHUN 2016 TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KENDARAAN YANG MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 26 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 26 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 25 TAHUN 2016 TENT ANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 25 TAHUN 2016 TENT ANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 22 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 22 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERJ PERHUBUNGAN NOMOf.C PM 3 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PERHUBUNGAN DI BADAN KOORDJNASI PENANAMAN MO
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERJ PERHUBUNGAN NOMOf.C PM 3 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PERHUBUNGAN DI BADAN KOORDJNASI PENANAMAN MO
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.23 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA AP! PELAYANAN KELAS EKONOMT UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBL!K (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.23 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA AP! PELAYANAN KELAS EKONOMT UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBL!K (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SERTA PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SERTA PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 20 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 20 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 19 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 19 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 18 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 18 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAG IAN 69 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 69) TENTA
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAG IAN 69 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 69) TENTA
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 16 TAHUN 2016 TENT ANG PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS)
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 16 TAHUN 2016 TENT ANG PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS)
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 14 T/\HUN 2016 TENT ANG MEKANISME FORMULAS! PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 14 T/\HUN 2016 TENT ANG MEKANISME FORMULAS! PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.15 TAHUN 2016 TENT ANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.15 TAHUN 2016 TENT ANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM
2016,
Regulasi per halaman: