Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 62 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 62 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 61 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 61 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 59 TAHUN 2016 TENT ANG SERTIFIKASI STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA (AIRCRAFT AERONAUTICAL STATION LICENSE)
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 59 TAHUN 2016 TENT ANG SERTIFIKASI STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA (AIRCRAFT AERONAUTICAL STATION LICENSE)
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK IUDONESIA NOMOR PM 58 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 90 TAHUN 2013 TENTANG KESELAMATAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK IUDONESIA NOMOR PM 58 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 90 TAHUN 2013 TENTANG KESELAMATAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2016 TENT ANG PENYELENGGARAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG (SLOT TIME) BANDAR UDARA
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2016 TENT ANG PENYELENGGARAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG (SLOT TIME) BANDAR UDARA
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 56 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 56 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 55 TAHUN 2016 TENTANG TATANAN NAVIGASI PENERBANGAN NASIONAL
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 55 TAHUN 2016 TENTANG TATANAN NAVIGASI PENERBANGAN NASIONAL
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 54 TAHUN 2016 TENT ANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 54 TAHUN 2016 TENT ANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 53 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATANPERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTU
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 53 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATANPERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTU
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 52 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG DENGAN KERETA API
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 52 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG DENGAN KERETA API
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 51 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 ( CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 14
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 51 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 ( CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 14
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 50 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 42 TAHUN 2001 TENTANG SERTIFIKASI PENERBANG DAN INSTRUKTUR TERBANG
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 50 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 42 TAHUN 2001 TENTANG SERTIFIKASI PENERBANG DAN INSTRUKTUR TERBANG
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 49 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 63 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 49 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 63 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR)
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 48 TAHUN 2016 Menimbang TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI TEKNIK PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 48 TAHUN 2016 Menimbang TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI TEKNIK PENERBANGAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 47 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 47 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 46 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 46 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2016 TENTANG PETUN,JUK PELAKSANAAN S!STEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2016 TENTANG PETUN,JUK PELAKSANAAN S!STEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM '44 TAHUN 2016TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM '44 TAHUN 2016TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 43 TAHUN 2016 TENT ANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 143 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 143) TENTANG PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG NA VI GAS! PENERBANGAN (
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 43 TAHUN 2016 TENT ANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 143 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 143) TENTANG PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG NA VI GAS! PENERBANGAN (
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41TAHUN2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BA GIAN 121 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41TAHUN2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BA GIAN 121 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 40 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 40 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2016 TENTANG GARIS MUAT KAPAL DAN PEMUATAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2016 TENTANG GARIS MUAT KAPAL DAN PEMUATAN
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 38 TAHUN 2016 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 38 TAHUN 2016 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
2016,
Regulasi per halaman: