Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat NOMOR 49 / PMK. 02 / 20 1 7 TENT ANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 8
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat NOMOR 49 / PMK. 02 / 20 1 7 TENT ANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 8
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK.05/2017 i TENT ANG I: PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK.05/2017 i TENT ANG I: PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 119 TAHUN 2017 TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KELAIKLAUTAN DAN KEAMANAN KAPAL ASING
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 119 TAHUN 2017 TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KELAIKLAUTAN DAN KEAMANAN KAPAL ASING
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 / PMK.05/ 2017 TENTANG PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 / PMK.05/ 2017 TENTANG PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BALAI LELANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BALAI LELANG
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 Tahun 2017 TENTANG LALU LINTAS KERETA API
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 Tahun 2017 TENTANG LALU LINTAS KERETA API
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PEJABAT LELANG KELAS II
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PEJABAT LELANG KELAS II
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 110 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN GRAFIK PERJALANAN KERETA API, PERJALANAN KERETA API DI LUAR GRAFIK PERJALANAN KERETA API, DAN PERJALANAN KERETA API LUAR BIASA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 110 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN GRAFIK PERJALANAN KERETA API, PERJALANAN KERETA API DI LUAR GRAFIK PERJALANAN KERETA API, DAN PERJALANAN KERETA API LUAR BIASA
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 118 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 118 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK OENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANG KA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK OENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANG KA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 109 TAHUN 2017 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 109 TAHUN 2017 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 106 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN EVALUASI ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 106 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN EVALUASI ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPJ\N TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPJ\N TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 107 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN JARAK JAUH
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 107 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN JARAK JAUH
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 101 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 101 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 103 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KENDARAAN YANG MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 103 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KENDARAAN YANG MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF.BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF.BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 99 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN LAJUR KHUSUS ANGKUTAN UMUM UNTUK MOBIL BUS PADA JALAN TOL DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 99 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN LAJUR KHUSUS ANGKUTAN UMUM UNTUK MOBIL BUS PADA JALAN TOL DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 97 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 97 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 96 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 96 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA
2017,
Regulasi per halaman: