Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 28 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 28 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUNN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUNN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBRANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBRANGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 23 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN FUNGSI PENYELENGGARA PELABUHAN PADA PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 23 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN FUNGSI PENYELENGGARA PELABUHAN PADA PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 20 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN PELAYARAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 20 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN PELAYARAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 22 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN OLEH KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 22 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN OLEH KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 18 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 18 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 16 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 16 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2015 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2015 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 14 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMTAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 830 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 830) TENTANG PEMBERITAHUAN DAN PELAPORAN KECELAKAAN, KEJADIAN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL SERTA PROSEDUR I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 14 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMTAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 830 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 830) TENTANG PEMBERITAHUAN DAN PELAPORAN KECELAKAAN, KEJADIAN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL SERTA PROSEDUR I
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 11 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 11 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG (SLOT TIME) BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG (SLOT TIME) BANDAR UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN UDARA ONLINE
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN UDARA ONLINE
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 174 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 174) TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN (AERONAUTICAL METEOROLOGICAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 174 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 174) TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN (AERONAUTICAL METEOROLOGICAL
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67) TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67) TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PROSES PENYUSUNAN PERTIMBANGAN MENTERI PERHUBUNGAN ATAS USULAN TARIF JASA KEPELABUHAN DAN TARIF JASA KEBANDARAAN OLEH BADAN USAHA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PROSES PENYUSUNAN PERTIMBANGAN MENTERI PERHUBUNGAN ATAS USULAN TARIF JASA KEPELABUHAN DAN TARIF JASA KEBANDARAAN OLEH BADAN USAHA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PENGADAAN JASA KONSULTASI BERBENTUK BADAN USAHA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PENGADAAN JASA KONSULTASI BERBENTUK BADAN USAHA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
2015,
Regulasi per halaman: