Subjek: Keputusan Menteri

Total 777 regulasi
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 133/KP/VI/1993 Tentang Rasio Impor Bungkil Kacang Kedelai dengan Penyerapan Bungkil Kacang Kedelai Produksi Dalam Negeri
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 133/KP/VI/1993 Tentang Rasio Impor Bungkil Kacang Kedelai dengan Penyerapan Bungkil Kacang Kedelai Produksi Dalam Negeri
1993,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/KP/VI/94 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/KP/VI/94 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat
1994,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 127/KP/VI/94 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Eksport (EPTE)
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 127/KP/VI/94 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Eksport (EPTE)
1994,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 125/KP/VI/94 Tentang Barang-barang yang Diatur Tata Niaga Impornya
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 125/KP/VI/94 Tentang Barang-barang yang Diatur Tata Niaga Impornya
1994,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 118/MPP/KEP/2/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA K
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 118/MPP/KEP/2/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA K
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 117/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 117/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT
2003,
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 115/M/SK/6/1993 Tentang Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 115/M/SK/6/1993 Tentang Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor
1993,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 115/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 52/MPP/KEP/1/2003 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PRODUKSI INDONES
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 115/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 52/MPP/KEP/1/2003 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PRODUKSI INDONES
2003,
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 114/M/SK/6/1993 Tentang Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor atau Komponen Buatan Dalam Negeri
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 114/M/SK/6/1993 Tentang Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor atau Komponen Buatan Dalam Negeri
1993,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPI
1998,
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 108/M/SK/5/1995 Tentang Perubahan Pada Lampiran I Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 114/M/SK/6/1993 Tanggal 9 Juni 1993 tentang Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor atau Komponen Buatan Dalam
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 108/M/SK/5/1995 Tentang Perubahan Pada Lampiran I Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 114/M/SK/6/1993 Tanggal 9 Juni 1993 tentang Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor atau Komponen Buatan Dalam
1995,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 107/MPP/Kep/2/1998 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PASAR MODERN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 107/MPP/Kep/2/1998 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PASAR MODERN
1998,
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 107/MPP/Kep/2/98
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 107/MPP/Kep/2/98
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR :105 /MPP/Kep/2/1998 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR :105 /MPP/Kep/2/1998 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 97/MPP/Kep/2/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 97/MPP/Kep/2/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 78/MPP/Kep/3/2001 T E N T A N G PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ( P S P M ) BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 78/MPP/Kep/3/2001 T E N T A N G PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ( P S P M ) BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 73/MPP/Kep/3/2000 TENTANG KETENTUAN KEGIATAN USAHA PENJUALAN BERJENJANG
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 73/MPP/Kep/3/2000 TENTANG KETENTUAN KEGIATAN USAHA PENJUALAN BERJENJANG
2000,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 68/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PERDAGANGAN KAYU ANTAR PULAU
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 68/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PERDAGANGAN KAYU ANTAR PULAU
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 67/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BERAS, BERAS BERKULIT COCOK UNTUK DISEMAI (BENIH), BERAS KET AN (PULUT), TEP
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 67/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BERAS, BERAS BERKULIT COCOK UNTUK DISEMAI (BENIH), BERAS KET AN (PULUT), TEP
2004,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PEDOMAN CARA UJI KANDUNGAN KADAR NIKOTIN DAN TAR ROKOK
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PEDOMAN CARA UJI KANDUNGAN KADAR NIKOTIN DAN TAR ROKOK
2004,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 61/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 61/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU
2004,
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 59/MPP/Kep/I/2002 TENTANG PENUNJUKAN BALAI/LEMBAGA UJI SEBAGAI LABORATORIUM PENGUJI TEPUNG TERIGU
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 59/MPP/Kep/I/2002 TENTANG PENUNJUKAN BALAI/LEMBAGA UJI SEBAGAI LABORATORIUM PENGUJI TEPUNG TERIGU
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 58/MPP/Kep/I/2002 TENTANG PENUGASAN GABUNGAN PERUSAHAAN KARET INDONESIA (GAPKINDO) SEBAGAI NATIONAL TRIPARTITE RUBBER CORPORATION (NTRC)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 58/MPP/Kep/I/2002 TENTANG PENUGASAN GABUNGAN PERUSAHAAN KARET INDONESIA (GAPKINDO) SEBAGAI NATIONAL TRIPARTITE RUBBER CORPORATION (NTRC)
2002,
Regulasi per halaman: