Subjek: Keputusan Menteri

Total 777 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 232/MPP/Kep/4/2003 TANGGAL 3 April 2003 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 232/MPP/Kep/4/2003 TANGGAL 3 April 2003 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN
2003,
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 229/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 229/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
1997,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
1997,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 227/MPP/Kep/7/1997 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR 04/Kp/I/1980 TENTANG KETENTUAN GOLONGAN USAHA, UANG JAMINAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PERUSAHA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 227/MPP/Kep/7/1997 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR 04/Kp/I/1980 TENTANG KETENTUAN GOLONGAN USAHA, UANG JAMINAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PERUSAHA
1997,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 217.a./MPP/Kep/7/2001 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEROLEHAN FASILITAS PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERINTAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH RE
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 217.a./MPP/Kep/7/2001 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEROLEHAN FASILITAS PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERINTAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH RE
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 191/MPP/Kep/6/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 551/MPP/Kep/10/1999 TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 191/MPP/Kep/6/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 551/MPP/Kep/10/1999 TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 187/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 187/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 186/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 186/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 185/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 185/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR :184/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO.34/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR LAMPIT ROTAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR :184/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO.34/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR LAMPIT ROTAN
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 183/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 32/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 183/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 32/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 182/MPP/Kep/4/1998 T E N T A N G KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 182/MPP/Kep/4/1998 T E N T A N G KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 182/Kp/VIII/95 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UNTUK TANAMAN PANGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 182/Kp/VIII/95 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UNTUK TANAMAN PANGAN
1995,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 181/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 102/MPP/Kep/2/11990 TENTANG PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 181/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 102/MPP/Kep/2/11990 TENTANG PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHI
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 158/MPP/Kep/5/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 158/MPP/Kep/5/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA
2000,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 153/MPP/Kep/5/2001 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 DAN REVISINYA)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 153/MPP/Kep/5/2001 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 DAN REVISINYA)
2001,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 126/KP/VI/94 Tentang Rasio Impor Bungkil Kacang Kedelai dengan Penyerapan Bungkil Kacang Kedelai Produksi Dalam Negeri
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 126/KP/VI/94 Tentang Rasio Impor Bungkil Kacang Kedelai dengan Penyerapan Bungkil Kacang Kedelai Produksi Dalam Negeri
1994,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 137/MPP/Kep/6/1996 TENTANG PROSEDUR IMPOR LIMBAH
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 137/MPP/Kep/6/1996 TENTANG PROSEDUR IMPOR LIMBAH
1996,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 135/MPP/Kep/6/1996 TENTANG PENETAPAN JENIS INDUSTRI YANG DIKLASIFIKASIKAN KE DALAM KELOMPOK INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIKA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 135/MPP/Kep/6/1996 TENTANG PENETAPAN JENIS INDUSTRI YANG DIKLASIFIKASIKAN KE DALAM KELOMPOK INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIKA
1996,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TANGGAL 10 MARET 2003 TENTANG PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TANGGAL 10 MARET 2003 TENTANG PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
2003,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 135/KP/VI/1993 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 135/KP/VI/1993 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat
1993,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 135/KP/VI/91 Tentang Barang-barang yang Diatur Tata Niaga Impornya
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 135/KP/VI/91 Tentang Barang-barang yang Diatur Tata Niaga Impornya
1991,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 134/MPP/Kep/6/1996 TENTANG KEGIATAN IMPOR DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BARANG KOMPLEMENTER OLEH PERUSAHAAN ASING DI BIDANG PRODUKSI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 134/MPP/Kep/6/1996 TENTANG KEGIATAN IMPOR DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BARANG KOMPLEMENTER OLEH PERUSAHAAN ASING DI BIDANG PRODUKSI
1996,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 134/KP/VI/1993 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 134/KP/VI/1993 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
1993,
Regulasi per halaman: