Subjek: Keputusan Menteri

Total 777 regulasi
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/KMK.01/1996 Tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 534/KMK.013/1992 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIP DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPO
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/KMK.01/1996 Tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 534/KMK.013/1992 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIP DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPO
1996,
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KMK.01/19961 Tentang TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENYERAHAN BARANG HASIL OLAHAN PRODUSEN PEMAKAI FASILITAS PEMBEBASAN DAN PERMOHONAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN ATAS PENYE
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KMK.01/19961 Tentang TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENYERAHAN BARANG HASIL OLAHAN PRODUSEN PEMAKAI FASILITAS PEMBEBASAN DAN PERMOHONAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN ATAS PENYE
1996,
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KMK.01/19961 Tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 218/KMK.01/1995 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN ATAS IMPOR MESIN DAN PERALATAN BESERTA BAHAN BAKU/PENOLONG DALAM RA
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KMK.01/19961 Tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 218/KMK.01/1995 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN ATAS IMPOR MESIN DAN PERALATAN BESERTA BAHAN BAKU/PENOLONG DALAM RA
1996,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/KMK.01/19961 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 854/KMK.01/1993 Tentang Tatalaksana Pabean Mengenai Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat (Bon
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/KMK.01/19961 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 854/KMK.01/1993 Tentang Tatalaksana Pabean Mengenai Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat (Bon
1996,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223 TAHUN 1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223 TAHUN 1995
1995,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222 TAHUN 1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222 TAHUN 1995
1995,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222 TAHUN 1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222 TAHUN 1995
1995,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 220 TAHUN 1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 220 TAHUN 1995
1995,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 219 TAHUN 1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 219 TAHUN 1995
1995,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 216 TAHUN 1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 216 TAHUN 1995
1995,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217 TAHUN 1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217 TAHUN 1995
1995,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 216 TAHUN 1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 216 TAHUN 1995
1995,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 652/KMK.04/1994 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 652/KMK.04/1994 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
1994,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 639/KMK.04/1994 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 639/KMK.04/1994 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
1994,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 636/KMK.04/1994 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 636/KMK.04/1994 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEU
1994,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 605/KMK.04/1994 TENTANG BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 605/KMK.04/1994 TENTANG BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
1994,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/KMK.04/1994 TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI Y
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/KMK.04/1994 TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI Y
1994,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 802/KMK.01/1993 TENTANG PERUBAHAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/KMK.017/1993 TANGGAL 26 FEBRUARI 1993 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 802/KMK.01/1993 TENTANG PERUBAHAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/KMK.017/1993 TANGGAL 26 FEBRUARI 1993 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN
1993,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 228/KMK.017/1993 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 228/KMK.017/1993 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
1993,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1287/KMK.04/1991 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERIFIKAT DEPOSITO, DAN TABUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1287/KMK.04/1991 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERIFIKAT DEPOSITO, DAN TABUNGAN
1993,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1287/KMK.04/1991 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERIFIKAT DEPOSITO, DAN TABUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1287/KMK.04/1991 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERIFIKAT DEPOSITO, DAN TABUNGAN
1993,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1287/KMK.04/1991 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERIFIKAT DEPOSITO, DAN TABUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1287/KMK.04/1991 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERIFIKAT DEPOSITO, DAN TABUNGAN
1991,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-10/MENLH/3/1994 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-10/MENLH/3/1994 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR
1994,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-11/MENLH/3/1994 TENTANG JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-11/MENLH/3/1994 TENTANG JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
1994,
Regulasi per halaman: