Subjek: Keputusan Menteri

Total 777 regulasi
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/KM.l/2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILA YAH IV DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/KM.l/2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILA YAH IV DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
2010,
SAUNAN KEPUTUSAN MENTER I KEUANGAN NOMOR 147jKM.lj2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
SAUNAN KEPUTUSAN MENTER I KEUANGAN NOMOR 147jKM.lj2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
2010,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1/KMK.02/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT, DEPARTEMEN KESEHATAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1/KMK.02/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT, DEPARTEMEN KESEHATAN
2010,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KEP-105/KM.10/2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KEP-105/KM.10/2009
2009,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/KM.8/2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/KM.8/2009
2009,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/KM.10/2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/KM.10/2008
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
2008,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.06/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.06/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/KMK.02/2008 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGAI DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI IURAN BADAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI ME
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/KMK.02/2008 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGAI DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI IURAN BADAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI ME
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 84/KMK.01/2006 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005-2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 84/KMK.01/2006 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005-2009
2006,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP- 344/KM.5/2005 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI ATAS PT STARINDO WAHANA SAKTI INSURANCE BROKERS (D/H PT VIJAYA SAPTA INSURANCE BROKERS)
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP- 344/KM.5/2005 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI ATAS PT STARINDO WAHANA SAKTI INSURANCE BROKERS (D/H PT VIJAYA SAPTA INSURANCE BROKERS)
2005,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.06/2005 TENTANG STRATEGI PENGELOLAAN UTANG NEGARA TAHUN 2005-2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.06/2005 TENTANG STRATEGI PENGELOLAAN UTANG NEGARA TAHUN 2005-2009
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 624/PMK.04/2004 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 624/PMK.04/2004 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 505 / KMK.02 / 2004 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 505 / KMK.02 / 2004 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2005
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.06/2004 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.06/2004 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.06/2004 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.06/2004 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 197/KMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASIS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 197/KMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASIS
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/KMK.01/2004 TANGGAL 24 MARET 2004 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/KMK.01/2004 TANGGAL 24 MARET 2004 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 118/KMK.04/2004 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 118/KMK.04/2004 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 179/KMK.010/2003 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM DAN PERMODALAN PERUSAHAAN EFEK
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 179/KMK.010/2003 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM DAN PERMODALAN PERUSAHAAN EFEK
2003,
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2344/LK/2003
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2344/LK/2003
2003,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : KEP-2344 /LK/2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN INVESTASI DANA PENSIUN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : KEP-2344 /LK/2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN INVESTASI DANA PENSIUN
2003,
Regulasi per halaman: