Subjek: Keputusan Menteri

Total 777 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 29 TAHUN 1999 TENTANG KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 29 TAHUN 1999 TENTANG KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
1999,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 34 TAHUN 2002 TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 34 TAHUN 2002 TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 93 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 93 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 84 TAHUN 2002 TENTANG KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 84 TAHUN 2002 TENTANG KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 40 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 40 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 31 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 84 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 31 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 84 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 14 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 14 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 12 TAHUN 2002 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR KM. 79/PR.301/MPPT-95 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN TARIF DASAR JASA TELEKOMUNIKASI DALAM NEGERI MENTERI PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 12 TAHUN 2002 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR KM. 79/PR.301/MPPT-95 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN TARIF DASAR JASA TELEKOMUNIKASI DALAM NEGERI MENTERI PERHUBUNGAN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.49 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.49 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 30 TAHUN 2001 TATA CARA PELAKSANAAN SIAGA SEARCH AND RESCUE (SAR) DAN PENGGANTIAN BIAYA OPERASI SEARCH AND RESCUE (SAR)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 30 TAHUN 2001 TATA CARA PELAKSANAAN SIAGA SEARCH AND RESCUE (SAR) DAN PENGGANTIAN BIAYA OPERASI SEARCH AND RESCUE (SAR)
2001,
KEPUTUSAN MNETERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG RANCANG BANGUN STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI NORMAL, UTILITY AKROBATIK DAN KOMUTER
KEPUTUSAN MNETERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG RANCANG BANGUN STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI NORMAL, UTILITY AKROBATIK DAN KOMUTER
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR. KM 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR. KM 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 2 TAHUN 2001 T E N T A N G TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT TIPE ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 2 TAHUN 2001 T E N T A N G TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT TIPE ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM. 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM. 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DANTELEKOMUNIKASI NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG PENELITIAN PENYEBAB KECELAKAAN KERETA API
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DANTELEKOMUNIKASI NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG PENELITIAN PENYEBAB KECELAKAAN KERETA API
2000,
SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 442/M-DAG/6/2005 TANGGAL 24 JUNI 2005 TENTANG PERPANJANGAN LARANGAN IMPOR BERAS TAHUN 2005
SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 442/M-DAG/6/2005 TANGGAL 24 JUNI 2005 TENTANG PERPANJANGAN LARANGAN IMPOR BERAS TAHUN 2005
2005,
SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/M-DAG/6/2005 TANGGAL 15 JUNI 2005 TENTANG LARANGAN IMPOR GARAM TAHUN 2005
SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/M-DAG/6/2005 TANGGAL 15 JUNI 2005 TENTANG LARANGAN IMPOR GARAM TAHUN 2005
2005,
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAFTARAN PEMILIH UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAFTARAN PEMILIH UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2004,
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK. 954-214 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT SEBAGAI ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN PADA KANTOR / SATUAN KERJA DALAM LIN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK. 954-214 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT SEBAGAI ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN PADA KANTOR / SATUAN KERJA DALAM LIN
1984,
Perubahan dan Penyempurnaan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 375/KP/XI/1988 Tanggal 21 Nopember 1988
Perubahan dan Penyempurnaan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 375/KP/XI/1988 Tanggal 21 Nopember 1988
1990,
Tata Niaga Ekspor Kayu Cendana, Laka dan Gaharu
Tata Niaga Ekspor Kayu Cendana, Laka dan Gaharu
1990,
Regulasi per halaman: