Total 22596 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PEI\TYELENGGARA PEMILIHAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PEI\TYELENGGARA PEMILIHAN
2017,
PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN AGRDEMDNT ON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL SECRETARIAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENT
PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN AGRDEMDNT ON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL SECRETARIAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENT
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/L/GHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/L/GHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018
2017,
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 IENTANG RENCANA INDUK PEI{YELENGGARAAN KEANTARIKSAAN TAHUN 20t6-2040
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 IENTANG RENCANA INDUK PEI{YELENGGARAAN KEANTARIKSAAN TAHUN 20t6-2040
2017,
PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2O1O TENTANG BADAN NASIONAL PENGEI,OI.,A PERBATASAN
PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2O1O TENTANG BADAN NASIONAL PENGEI,OI.,A PERBATASAN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KALIMANTAN BARAT
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI,AM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI,AM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2017,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi