Total 22982 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017. TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017. TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RE
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RE
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI, KOTA CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI, KOTA CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINTAHAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINTAHAN DAERAH
2017,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi