Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
22982 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA
2017,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHAP V
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA BIDANG PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KELAUTAN
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG OTONOMI DAERAH TAHAP IV
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP III
2016,
Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2016,
Kementerian Dalam Negeri
Halaman Awal
832
833
834
835
836
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari