Daftar Regulasi

Total 22982 regulasi

INSTRUKSI MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.359.KP.04-11 Tahun 2002 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DIBIDANG HAK ASASI MANUSIA PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

2002, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

1995, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.04-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING

1995, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.843-KP.04.11 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PATEN

1993, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.10-PR.07.03 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN TEMPAT TAHANAN KANTOR KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1996, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KEPUTUSAN MENTERI KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M. 03-HC.02.01 TAHUN 1991 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL ATAU MEREK YANG MIRIP MEREK TERKENAL MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK BADAN LAIN

1991, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-HC.01.10 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN BIAYA MEREK

1993, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

$I<EPUTUSAN MENTER! HUKUM DAN I :AI< ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONE~It\ NOMOR: M. HH- 69 . A1I. 11.01 'l'AIIUN 200B TENTANG PENGESAHAN STRUKTUR DAN PERSONALIA DEWAI~ PIMPINAN PUSAT PARTAI PEr~CGAI~ DEMOKRASI lNDOHESI.t\ MI\SA BAKTI 2007 20 12$

2008, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERATURAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02-HL.05.06 TAI-IUN 2006 TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

2006, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.09-PR.07.06 TAHUN 1999 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN UNTUK MENERIMA PERMOHONAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1999, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2014