Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
22337 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA SAMA OPERASI
2024,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI
2024,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEJABAT NEGARA, MANTAN PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDO
2024,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2024,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2024 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG
2024,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
2024,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2024,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
2024,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK H SECTION DAN I SECTION DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
2024,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
2024,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI SKEMA KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DAN/ATAU SKEMA PEMBIAYAAN LAINNYA
2024,
Kementerian Keuangan
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN UJI COBA DAN UNJUK KERJA (PROOF OF CONCEPT) TREM OTONOM DI IBU KOTA NUSANTARA
2024,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG TIM PERUNDING INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY (KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN)
2024,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN FOOD ESTATE SUMATERA UTARA
2024,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN
2024,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2024,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN
2024,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2024,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO SUPPLY CHAIN RESILIENCE (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT KETAHANAN RANTAI
2024,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2024 TENTANG PENASIHAT KHUSUS PRESIDEN, UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
2024,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2024 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA KABINET MERAH PUTIH PERIODE TAHUN 2024-2029
2024,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
2024,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
2024,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
2024,
Presiden dan Wakil Presiden
Halaman Awal
5
6
7
8
9
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari
