Kategori: Lain-Lain

Total 143 regulasi
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-0131.IZ.03.02 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-458.IZ.03.02 TAHUN 1997 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-0131.IZ.03.02 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-458.IZ.03.02 TAHUN 1997 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
2004
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA Nomor : 024/SK/ILMEA/XI/2003 TENTANG KETENTUAN INDUSTRI PERAKITAN DAN TINGKAT KETERURAIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KOMPONEN UNTUK TUJUAN PERAKITAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA Nomor : 024/SK/ILMEA/XI/2003 TENTANG KETENTUAN INDUSTRI PERAKITAN DAN TINGKAT KETERURAIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KOMPONEN UNTUK TUJUAN PERAKITAN
2003
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA Nomor : 023/SK/DJ-ILMEA/XI/2002 Tanggal : 20 Nopember 2002
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA Nomor : 023/SK/DJ-ILMEA/XI/2002 Tanggal : 20 Nopember 2002
2002
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Nomor : GM.74/1/6/DJPL-06 TENTANG PENETAPAN PT.BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI (RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Nomor : GM.74/1/6/DJPL-06 TENTANG PENETAPAN PT.BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI (RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/
2006
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : 271/HK.105/DRJD/96 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEREKAYASANAAN TEMPAT PERHENTIAN KENDARAAN PENUMPANG UMUM
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : 271/HK.105/DRJD/96 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEREKAYASANAAN TEMPAT PERHENTIAN KENDARAAN PENUMPANG UMUM
1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34/DIKTI/Kep/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PERATURAN TAMBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NO: 08/DIKTI/Kep/2002 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34/DIKTI/Kep/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PERATURAN TAMBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NO: 08/DIKTI/Kep/2002 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
2002
SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/DIKTI/Kep/2002 Tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM REGULER DAN NON REGULER DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/DIKTI/Kep/2002 Tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM REGULER DAN NON REGULER DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
2002
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perg
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perg
2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : DJ.I/189/2007 TENTANG PENERIMA DANA PEMBINAAN PENELITIAN KOMPETITIF TERPADU TAHUN 2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : DJ.I/189/2007 TENTANG PENERIMA DANA PEMBINAAN PENELITIAN KOMPETITIF TERPADU TAHUN 2007
2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.1186/HK.402/DRJD/2002 TENTANG PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR.
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.1186/HK.402/DRJD/2002 TENTANG PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR.
2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR: 25/DAGLU/KP/XI/2003 TENTANG TIM PENYELESAIAN HAMBATAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN (DESK PENGADUAN)
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR: 25/DAGLU/KP/XI/2003 TENTANG TIM PENYELESAIAN HAMBATAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN (DESK PENGADUAN)
2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR : 13/DAGLU/KP/V/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR : 13/DAGLU/KP/V/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)
2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/KP/II/2004 TANGGAL 13 FEBRUARI 2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/KP/I/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTR
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/KP/II/2004 TANGGAL 13 FEBRUARI 2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/KP/I/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTR
2004
TATA CARA DAN PERSYARATAN EKSPOR BIJI TIMAH (Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DJPLN/KP/II/2002 Tanggal 6 Februari 2002
TATA CARA DAN PERSYARATAN EKSPOR BIJI TIMAH (Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DJPLN/KP/II/2002 Tanggal 6 Februari 2002
2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : KL.93/1/9-04 TENTANG PENETAPAN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI KEAMANAN YANG DIAKUI (RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/RSO) DI BIDANG KAPAL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : KL.93/1/9-04 TENTANG PENETAPAN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI KEAMANAN YANG DIAKUI (RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/RSO) DI BIDANG KAPAL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA NOMOR : 023/SK/DJ-ILMEA/XI/2002 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN INDUSTRI REKONDISI KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUTAN BARANG BUKAN BARU DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN E
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA NOMOR : 023/SK/DJ-ILMEA/XI/2002 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN INDUSTRI REKONDISI KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUTAN BARANG BUKAN BARU DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN E
2002
AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION
AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN REGIONAL SELAKU KETUA TIM PENGARAH KOORDINASI RENCANA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI MASYARAKAT ACEH & SUMATERA UTARA NOMOR: KEP/001/D.302/2005 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM BENCANA REHABILITASI
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN REGIONAL SELAKU KETUA TIM PENGARAH KOORDINASI RENCANA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI MASYARAKAT ACEH & SUMATERA UTARA NOMOR: KEP/001/D.302/2005 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM BENCANA REHABILITASI
2005
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN REGIONAL SELAKU KETUA TIM PENGARAH KOORDINASI RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH & NIAS, SUMATERA UTARA NOMOR: KEP.003/D.3/04/2005 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM RENCANA REHABILI
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN REGIONAL SELAKU KETUA TIM PENGARAH KOORDINASI RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH & NIAS, SUMATERA UTARA NOMOR: KEP.003/D.3/04/2005 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM RENCANA REHABILI
2005
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP.001/M.PPN/01/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP.001/M.PPN/01/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA
2005,
FUNGSI DAN PERAN INFORMED CONSENT PADA PERJANJIAN MEDIS (PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK OLEH DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM)
FUNGSI DAN PERAN INFORMED CONSENT PADA PERJANJIAN MEDIS (PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK OLEH DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM)
2012
KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTOR) DALAM HAL DEBITUR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTOR) DALAM HAL DEBITUR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
2015
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/568 TAHUN 214 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/568 TAHUN 214 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA
2014
Regulasi per halaman: