Kategori: Lain-Lain

Total 143 regulasi
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 43 TAHUN 1997 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 43 TAHUN 1997 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA
1997
KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 034 TAHUN 1999 TENTANG IURAN DAN UANG PANGKAL ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA
KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 034 TAHUN 1999 TENTANG IURAN DAN UANG PANGKAL ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA
1999
Lampiran Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 014 Tahun 1999
Lampiran Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 014 Tahun 1999
1999
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA DI KPPU
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA DI KPPU
2006
KEPUTUSAN KEPALA BADAN BIMAS KETAHANAN PANGAN / SEKRETARIS DEWAN KETAHANAN PENGAN NOMOR 03/SK/DKP/1/2003
KEPUTUSAN KEPALA BADAN BIMAS KETAHANAN PANGAN / SEKRETARIS DEWAN KETAHANAN PENGAN NOMOR 03/SK/DKP/1/2003
2003
KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 107 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA
KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 107 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA
1999
PPS Nomor : 72/15/1/2004
PPS Nomor : 72/15/1/2004
2004
PENGAJUAN PERMOHONAN KUOTA NOMOR 448/DJPLN/XI/2002
PENGAJUAN PERMOHONAN KUOTA NOMOR 448/DJPLN/XI/2002
2002
SURAT EDARAN TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN SNI (Surat Edaran Dirjen ILMEA No. 4532/DJ-ILMEA/IX/2000 tanggal 18 September 2000)
SURAT EDARAN TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN SNI (Surat Edaran Dirjen ILMEA No. 4532/DJ-ILMEA/IX/2000 tanggal 18 September 2000)
2000
SURAT EDARAN Nomor : 843/DAGLU/X/2003 TENTANG UPAYA PENYESUAIAN TERHADAP KETENTUAN INTERIM FINAL RULES OF REGISTRATION ON FOOD FACILITIES DAN PRIOR NOTICE OF IMPORTED FOOD SHIPMENT DALAM
SURAT EDARAN Nomor : 843/DAGLU/X/2003 TENTANG UPAYA PENYESUAIAN TERHADAP KETENTUAN INTERIM FINAL RULES OF REGISTRATION ON FOOD FACILITIES DAN PRIOR NOTICE OF IMPORTED FOOD SHIPMENT DALAM "THE PUBLIC HEALTH SECURITY AND BIOTERRORISM PREPAREDNESS AND RESPON
2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGAWASAN NORMA KERJA NOMOR SE-11/M/BW/1990 TAHUN 1990 TENTANG DASAR PENENTUAN UPAH LEMBUR, TUNJANGAN KECELAKAAN CUTI, SAKIT, TIDAK MASUK BEKERJA SEPERTI DIMAKSUD PP NO. 8/1981 PESANGON, SK
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGAWASAN NORMA KERJA NOMOR SE-11/M/BW/1990 TAHUN 1990 TENTANG DASAR PENENTUAN UPAH LEMBUR, TUNJANGAN KECELAKAAN CUTI, SAKIT, TIDAK MASUK BEKERJA SEPERTI DIMAKSUD PP NO. 8/1981 PESANGON, SK
1990
PENGAJUAN PERMOHONAN KUOTA FLEKSIBITAS (KF) GLOBAL TAHAP I NOMOR 70/DAGLU/II/2003
PENGAJUAN PERMOHONAN KUOTA FLEKSIBITAS (KF) GLOBAL TAHAP I NOMOR 70/DAGLU/II/2003
2003
Pengelolaan Standar Nasional Teknologi Chip untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet
Pengelolaan Standar Nasional Teknologi Chip untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet
2016
Proposal Kegiatan Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Tahun 2002
Proposal Kegiatan Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Tahun 2002
2002
Proposal Kegiatan Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Tahun Anggaran 2003
Proposal Kegiatan Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Tahun Anggaran 2003
2003
Pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 dan Instruksi Presidium Kabinet No. 31 /U/In/12/1966. -
Pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 dan Instruksi Presidium Kabinet No. 31 /U/In/12/1966. -
1966
BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
2016
BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PASAL 16 AYAT (4) QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PASAL 16 AYAT (4) QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2016
BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT
BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT
2016
BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
2016
BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LAMBANG DAERAH
BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LAMBANG DAERAH
2016
BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
2016
PERJANJIAN HUKUM MEREK DAGANG DAN PERATURAN Ditetapkan di Jenewa pada tanggal 27 Oktober 1994
PERJANJIAN HUKUM MEREK DAGANG DAN PERATURAN Ditetapkan di Jenewa pada tanggal 27 Oktober 1994
1994
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
2009
Regulasi per halaman: