Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11013 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 32/M.EKON/07/2004 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN PADA BEBERAPA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 32/M.EKON/07/2004 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN PADA BEBERAPA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINA TOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 27/M.EKON/05/2004 TENTANG TIM KOORDINASI CONSULTATIVE GROUP ON INDONESIA (CGI)
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINA TOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 27/M.EKON/05/2004 TENTANG TIM KOORDINASI CONSULTATIVE GROUP ON INDONESIA (CGI)
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINA TOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 27/M.EKON/05/2004 TENTANG TIM KOORDINASI CONSULTATIVE GROUP ON INDONESIA (CGI)
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINA TOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 27/M.EKON/05/2004 TENTANG TIM KOORDINASI CONSULTATIVE GROUP ON INDONESIA (CGI)
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL NOMOR : KEP- 26/M.EKON/05/2004 TENTANG TIM PENYELENGGARA RAPAT KERJA DAERAH BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA (RAKERDA BKTRN KT
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL NOMOR : KEP- 26/M.EKON/05/2004 TENTANG TIM PENYELENGGARA RAPAT KERJA DAERAH BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA (RAKERDA BKTRN KT
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 25/M.EKON/05/2004 TENTANG TIM KOORDINASI PERTEMUAN TINGKAT PEJABAT SENIOR KE-XII DAN TINGKAT MENTERI KE-IX WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAMINDONESIA- MALA YSIA-PHILIPINA (BIMP-EAGA)
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 25/M.EKON/05/2004 TENTANG TIM KOORDINASI PERTEMUAN TINGKAT PEJABAT SENIOR KE-XII DAN TINGKAT MENTERI KE-IX WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAMINDONESIA- MALA YSIA-PHILIPINA (BIMP-EAGA)
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARlAN TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI NOMOR: KEP- 24 /M.EKON/04/2004 TENTANG SEKRETARIAT TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKA TAN INVESTASI
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARlAN TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI NOMOR: KEP- 24 /M.EKON/04/2004 TENTANG SEKRETARIAT TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKA TAN INVESTASI
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 23/M.EKON/04/2004 TENTANG TIM PENGARAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN DAMP AK KECELAKAAN KAPAL
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 23/M.EKON/04/2004 TENTANG TIM PENGARAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN DAMP AK KECELAKAAN KAPAL
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 20/M.EKON/03/2004 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PELABUHAN BOJONEGARA DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 20/M.EKON/03/2004 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PELABUHAN BOJONEGARA DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 13/M.EKON/02/2004 TENTANG TIM KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH GAS BUMI UNTUK PABRIK PUPUK KUJANG
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 13/M.EKON/02/2004 TENTANG TIM KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH GAS BUMI UNTUK PABRIK PUPUK KUJANG
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINA TOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 10/M.EKON/02/2004 TENTANG TIM PENGARAH STUDI SISTEM DAN PROSEDUR PERDAGANGAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINA TOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 10/M.EKON/02/2004 TENTANG TIM PENGARAH STUDI SISTEM DAN PROSEDUR PERDAGANGAN
2004,
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 08/M.EKON/02/2004
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 08/M.EKON/02/2004
2004,
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 05/M.EKO/O1/2004 TENTANG PANITIAPELAKSANASEMINARDAN LOKAKARYA PELUANGSUMBERDANA DARI JASA LINGKUNGAN HUTAN BAGI PEMBANGUNAN
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 05/M.EKO/O1/2004 TENTANG PANITIAPELAKSANASEMINARDAN LOKAKARYA PELUANGSUMBERDANA DARI JASA LINGKUNGAN HUTAN BAGI PEMBANGUNAN
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP-28/M.EKON/06/2007 TENTANG TIM EVALUASI PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR KEUANGAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP-28/M.EKON/06/2007 TENTANG TIM EVALUASI PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR KEUANGAN
2007,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN NOMOR : KEP. 01.A /M.EKUIN/01/2000 TENTANG KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN PINJAMAN BAGI DEBITUR DI BADAN PENYEHATAN PERBAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN NOMOR : KEP. 01.A /M.EKUIN/01/2000 TENTANG KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN PINJAMAN BAGI DEBITUR DI BADAN PENYEHATAN PERBAN
2000,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2018,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
2018,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREK
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREK
2018,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN TEKNIS BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN TEKNIS BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2018,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
2017,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI
2017,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017
2017,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2017,
PERA TU RAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKARAN MENTERI KOM
PERA TU RAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKARAN MENTERI KOM
2017,
PERATURAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017
PERATURAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017
2017,
Regulasi per halaman: