Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11013 regulasi
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
2017,
PERATURANMENTERI KOORDINATORBIDANG PEMBANGUNANMANUSIA DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANAAKSI NASIONALPEMBERANTASANTINDAK PIDANA PERDAGANGANORANGTAHUN 2015-2019
PERATURANMENTERI KOORDINATORBIDANG PEMBANGUNANMANUSIA DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANAAKSI NASIONALPEMBERANTASANTINDAK PIDANA PERDAGANGANORANGTAHUN 2015-2019
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
2015,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR ! TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR ! TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
2015,
K E P U T U S A N MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT/KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NOMOR :6/KEP/MENKO/KESRA/VI/1994 TENTANG SUSUNAN TUGAS, DAN FUNGSI KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
K E P U T U S A N MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT/KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NOMOR :6/KEP/MENKO/KESRA/VI/1994 TENTANG SUSUNAN TUGAS, DAN FUNGSI KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
1994,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
2012,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2018,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOT
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOT
2018,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGEND
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGEND
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA SATUAN TUGAS NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BE
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA SATUAN TUGAS NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BE
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
2017,
PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NOMOR 4 TAHUN 2017 TENT ANG KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROV
PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NOMOR 4 TAHUN 2017 TENT ANG KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROV
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KAMUS KOMPETENSI DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KAMUS KOMPETENSI DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KE
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KE
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DALAM RANGKA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DALAM RANGKA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016 - 2019
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016 - 2019
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS NOMOR: KEP-59/M.EKON/12/
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS NOMOR: KEP-59/M.EKON/12/
2016,
Regulasi per halaman: