Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10964 regulasi
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN PELATIH OLAHRAGA DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN PELATIH OLAHRAGA DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA
2025,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2025,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2025 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2025 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KERTAS DAN KARTON SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN KEMASAN PRIMER UNTUK PANGAN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KERTAS DAN KARTON SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN KEMASAN PRIMER UNTUK PANGAN SECARA WAJIB
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAN SECARA WAJIB
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK GULA KRISTAL RAFINASI SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK GULA KRISTAL RAFINASI SECARA WAJIB
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK ELEKTRONIKA RUMAH TANGGA SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK ELEKTRONIKA RUMAH TANGGA SECARA WAJIB
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KOPI INSTAN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KOPI INSTAN SECARA WAJIB
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK MINYAK LUMAS KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK MINYAK LUMAS KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PIPA BAJA SALURAN AIR DAN INSTALASI GAS SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PIPA BAJA SALURAN AIR DAN INSTALASI GAS SECARA WAJIB
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KAKAO BUBUK SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KAKAO BUBUK SECARA WAJIB
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURA
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN DAN JAMINAN KESUNGGUHAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL L
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN DAN JAMINAN KESUNGGUHAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL L
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH
2025,
Regulasi per halaman: