Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10964 regulasi
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA
2025,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN
2025,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PELIMPAHAN KEWENA
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PELIMPAHAN KEWENA
2025,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN LAYANAN KONSULTASI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN LAYANAN KONSULTASI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2025,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KONSERVASI ENERGI OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KONSERVASI ENERGI OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI
2025,
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN KRITERIA PEMBENTUKAN DAN PENGUBAHAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN KRITERIA PEMBENTUKAN DAN PENGUBAHAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
2025,
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
2025,
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA DAN PENGHARGAAN PENERAPAN PRAKTIK TERBAIK PELAKSANAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA DAN PENGHARGAAN PENERAPAN PRAKTIK TERBAIK PELAKSANAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
2025,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK WOL TERAK (SLAG WOOL) DAN WOL BATUAN (ROCK WOOL)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK WOL TERAK (SLAG WOOL) DAN WOL BATUAN (ROCK WOOL)
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN HUKUM
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELAPORAN, PEMBERHENTIAN, PERPANJANGAN, DAN PENGAWASAN PENERJEMAH TERSUMPAH
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELAPORAN, PEMBERHENTIAN, PERPANJANGAN, DAN PENGAWASAN PENERJEMAH TERSUMPAH
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2025,
Regulasi per halaman: