Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10860 regulasi
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/Per/M.KUKM/IX/2015 TENTANG PEDOMAN UMUM AKUNTANSI KOPERASI SEKTOR RIIL
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/Per/M.KUKM/IX/2015 TENTANG PEDOMAN UMUM AKUNTANSI KOPERASI SEKTOR RIIL
2015,
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/Per/M.KUKM/IX/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/Per/M.KUKM/IX/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI
2015,
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/Per/M.KUKM/IX/2015 TENTANG KELEMBAGAAN KOPERASI
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/Per/M.KUKM/IX/2015 TENTANG KELEMBAGAAN KOPERASI
2015,
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PER/M.KUKM/I/2014
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PER/M.KUKM/I/2014
2014,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
2018,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2015-2019
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2015-2019
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
2015,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA TAHUN 2017-2019
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA TAHUN 2017-2019
2018,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
2018,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PETA JALAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL 2017-2019
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PETA JALAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL 2017-2019
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PETA JALAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL 2017-2019
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PETA JALAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL 2017-2019
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019
2017,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
2017,
PERATURANMENTERI KOORDINATORBIDANG PEMBANGUNANMANUSIA DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANAAKSI NASIONALPEMBERANTASANTINDAK PIDANA PERDAGANGANORANGTAHUN 2015-2019
PERATURANMENTERI KOORDINATORBIDANG PEMBANGUNANMANUSIA DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANAAKSI NASIONALPEMBERANTASANTINDAK PIDANA PERDAGANGANORANGTAHUN 2015-2019
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
2015,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR ! TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR ! TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
2015,
K E P U T U S A N MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT/KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NOMOR :6/KEP/MENKO/KESRA/VI/1994 TENTANG SUSUNAN TUGAS, DAN FUNGSI KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
K E P U T U S A N MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT/KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NOMOR :6/KEP/MENKO/KESRA/VI/1994 TENTANG SUSUNAN TUGAS, DAN FUNGSI KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
1994,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
2012,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2018,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOT
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOT
2018,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGEND
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGEND
2017,
Regulasi per halaman: