Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10712 regulasi
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 19/Permentan/OT.040/5/2016 TENT ANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 19/Permentan/OT.040/5/2016 TENT ANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 18/Permentan/KB.330/5/2016 TENTANG PEDOMAN PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 18/Permentan/KB.330/5/2016 TENTANG PEDOMAN PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/Permentan/PK.450/5/2016 TENTANG PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/Permentan/PK.450/5/2016 TENTANG PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/Permentan/PK.440/5/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/Permentan/PK.440/5/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/Permentan/KR.050/4/2016 TENTANG BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/Permentan/KR.050/4/2016 TENTANG BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/Permentan/KR.040/4/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 TENTANG PENGAWA$AN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/Permentan/KR.040/4/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 TENTANG PENGAWA$AN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 12/Permentan/OT.010/4/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 12/Permentan/OT.010/4/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PERMENTAN/KR.100/3/2016 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN TRANSPARANSI PERJANJIAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (AGREEMENT ON APLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES)-WORLD TRADE ORGANIZATION
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PERMENTAN/KR.100/3/2016 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN TRANSPARANSI PERJANJIAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (AGREEMENT ON APLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES)-WORLD TRADE ORGANIZATION
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PERMENTAN/PK.210/3/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SEMEN BEKU TERNAK RUMINANSIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PERMENTAN/PK.210/3/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SEMEN BEKU TERNAK RUMINANSIA
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/Permentan/KB.400/2/2016 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PERKEBUNAN BERBASIS SPASIAL
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/Permentan/KB.400/2/2016 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PERKEBUNAN BERBASIS SPASIAL
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 07/Permentan/TU.120/2/2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 07/Permentan/TU.120/2/2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/Permentan/KU.060/2/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJABAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/Permentan/KU.060/2/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJABAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR: 05/Permentan/PP.200/2/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 71/Permentan
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR: 05/Permentan/PP.200/2/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 71/Permentan
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/Permentan/HK.140/2/2016 TENTANG PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/Permentan/HK.140/2/2016 TENTANG PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
2018,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2018,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK
2018,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
2018,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2018,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
2017,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF
2017,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF
2017,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
2017,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG NILAI AMBANG BATAS TE
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG NILAI AMBANG BATAS TE
2017,
Regulasi per halaman: