Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10712 regulasi
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 207/PRT/M/2005 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KONTRUKSI PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 207/PRT/M/2005 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KONTRUKSI PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
2005,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 68/PRT/2005
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 68/PRT/2005
2005,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 67/PRT/1993 TENTANG PANITIA TATA PENGATURAN AIR PROPINSI DAERAH TINGKAT I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 67/PRT/1993 TENTANG PANITIA TATA PENGATURAN AIR PROPINSI DAERAH TINGKAT I
1993,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 65/PRT/1993 TENTANG PENYULUHAN PENGAIRAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 65/PRT/1993 TENTANG PENYULUHAN PENGAIRAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
1993,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor : 64 / PRT / 1993 TENTANG REKLAMASI RAWA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor : 64 / PRT / 1993 TENTANG REKLAMASI RAWA
1993,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 63/PRT/1993 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 63/PRT/1993 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI
1993,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 49/PRT/1990 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 49/PRT/1990 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR
1990,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 48/PRT/1990 TENTANG PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 48/PRT/1990 TENTANG PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI
1990,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 39/PRT/1989 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 39/PRT/1989 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAI
1989,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PERMENTAN/SM.200/12/2017 TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA BIDANG ALAT DAN MESIN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PERMENTAN/SM.200/12/2017 TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA BIDANG ALAT DAN MESIN PERTANIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PERMENTAN/SM.200/12/2017 TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PERMENTAN/SM.200/12/2017 TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017 TENTANG BERAS KHUSUS
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017 TENTANG BERAS KHUSUS
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PERMENTAN/SR/10/2017 TENTANG PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PERMENTAN/SR/10/2017 TENTANG PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PERMENTAN/KR.020/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PERMENTAN/KR.020/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017 TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS DAN TELUR KONSUMSI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017 TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS DAN TELUR KONSUMSI
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PERMENTAN/OT.080/8/2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PERMENTAN/OT.080/8/2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PENGENAAN TARIF JASA PENGUJIAN, ANALISIS DAN SERTIFIKASI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PENGENAAN TARIF JASA PENGUJIAN, ANALISIS DAN SERTIFIKASI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PERJALANAN DINAS TERHADAP JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PERJALANAN DINAS TERHADAP JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN ORGANIK, MEDIA PEMBAWA UNTUK BANTUAN SOSIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN ORGANIK, MEDIA PEMBAWA UNTUK BANTUAN SOSIA
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SUSU
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SUSU
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PERMENTAN/KP.250/7/2017 TENTANG PEDOMAN MUTASI TUGAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PERMENTAN/KP.250/7/2017 TENTANG PEDOMAN MUTASI TUGAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE KEMENTERIAN PERTANIAN
2017,
Regulasi per halaman: