Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10712 regulasi
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2016,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS SAM RATULANGI
2016,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS NUSA CENDANA
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS NUSA CENDANA
2016,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA
2016,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI MADIUN
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2016,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2016,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
2016,
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR :111/M/Kp/IXI2004 Tentang VISI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2025
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR :111/M/Kp/IXI2004 Tentang VISI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2025
2016,
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR :111/M/Kp/IXI2004 Tentang VISI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2025
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR :111/M/Kp/IXI2004 Tentang VISI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2025
2004,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/M/Kp/V/2008 TENTANG TIM KERJA PENINGKATAN KAPASITAS DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI DI INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/M/Kp/V/2008 TENTANG TIM KERJA PENINGKATAN KAPASITAS DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI DI INDONESIA
2008,
SURAT KEPUTUSAN Nomor : 041/SK/Dep.PPI/XI/2002 Tentang PENERIMA INSENTIF PROGRAM OLEH PATEN DARI PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM INSENTIF KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2003
SURAT KEPUTUSAN Nomor : 041/SK/Dep.PPI/XI/2002 Tentang PENERIMA INSENTIF PROGRAM OLEH PATEN DARI PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM INSENTIF KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2003
2002,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 01 /M/Kp/III/2000 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Riset Dan Teknologi
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 01 /M/Kp/III/2000 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Riset Dan Teknologi
2000,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 05/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BID
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 05/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BID
2018,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PRT/M/2017PRT/M/2017 TENTANG PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PRT/M/2017PRT/M/2017 TENTANG PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS
2017,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PRT/M/2017 TENTANG STANDAR REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PRT/M/2017 TENTANG STANDAR REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
2017,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 /PRT/M/2017 TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 /PRT/M/2017 TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PRT/M/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA TINGKAT WILAYAH SUNGAI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PRT/M/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA TINGKAT WILAYAH SUNGAI
2017,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PRT/M/2017 TENTANG TRANSAKSI TOL NONTUNAI DI JALAN TOL
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PRT/M/2017 TENTANG TRANSAKSI TOL NONTUNAI DI JALAN TOL
2017,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
2016,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2017 TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2017 TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG
2017,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PRT/M/2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PRT/M/2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2017,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PRT/M/2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PRT/M/2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2017,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PRT/M/2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PRT/M/2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2017,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/PRT/M/2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/PRT/M/2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN
2017,
Regulasi per halaman: