Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10911 regulasi
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG, SERTA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG WARNA DAN LAPIS PA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG, SERTA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG WARNA DAN LAPIS PA
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN LAPIS SENG DAN BAJA LEMBARAN LAPIS SENG WARNA SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN LAPIS SENG DAN BAJA LEMBARAN LAPIS SENG WARNA SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK TABUNG BAJA LIQUIFIED PETROLEUM GAS SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK TABUNG BAJA LIQUIFIED PETROLEUM GAS SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA PROFIL SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA PROFIL SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN` 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN, PELAT, DAN GULUNGAN CANAI PANAS DAN BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN` 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN, PELAT, DAN GULUNGAN CANAI PANAS DAN BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK
2024,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG CARA PEMBESARAN IKAN YANG BAIK
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG CARA PEMBESARAN IKAN YANG BAIK
2024,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM PERBENIHAN IKAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM PERBENIHAN IKAN NASIONAL
2024,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKAN
2024,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN
2024,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ARSIP KEPRESIDENAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ARSIP KEPRESIDENAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2024,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2024,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TANDA PENGENAL PIN UNTUK PENGAMANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGA TERMASUK TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TANDA PENGENAL PIN UNTUK PENGAMANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGA TERMASUK TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2024,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024
2024,
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
2024,
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
2024,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG POS PELAYANAN TERPADU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG POS PELAYANAN TERPADU
2024,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
2024,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI TERHADAP DAERAH PROVINSI HASIL PEMEKARAN, DAERAH PROVINSI INDUK, DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM CAKUPAN WILAYAH PROVINSI PAPUA SEL
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI TERHADAP DAERAH PROVINSI HASIL PEMEKARAN, DAERAH PROVINSI INDUK, DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM CAKUPAN WILAYAH PROVINSI PAPUA SEL
2024,
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME
2024,
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGAKUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGAKUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2024
Regulasi per halaman: