Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10911 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 28 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 56 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 28 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 56 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL
2024,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
2024,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
2024,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN
2024,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
2024,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF
2024,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
2024,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS
2024,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
2024,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA
2024,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025
2024,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025
2024,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
2024,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
2024,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2024,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENGUATAN PERAN PENGANTAR KERJA, PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA, PEMBINAAN TERHADAP LEMBAGA YANG TERKAIT PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDON
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENGUATAN PERAN PENGANTAR KERJA, PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA, PEMBINAAN TERHADAP LEMBAGA YANG TERKAIT PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDON
2024,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PUPUK UREA SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PUPUK UREA SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KLOSET DUDUK SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KLOSET DUDUK SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O, DAN L SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O, DAN L SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI TUANG MALEABEL HITAM SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI TUANG MALEABEL HITAM SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BATERAI PRIMER SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BATERAI PRIMER SECARA WAJIB
2024,
Regulasi per halaman: