Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
2019,
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 2019-2038
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 2019-2038
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABARAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABARAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TI
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINSI MALUKU
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINSI MALUKU
2019,
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGAM KERJA SAMA HIBAH BIDANG KELUARGA, PEREMPUAN, ANAK, PEMUDA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGAM KERJA SAMA HIBAH BIDANG KELUARGA, PEREMPUAN, ANAK, PEMUDA
2019,
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2009
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2002
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 65 TAHUN 1999 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 65 TAHUN 1999 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
1999
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 10 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 10 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN SUKOHARJO
2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA
2007
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS
2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS
2000
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1998/199
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1998/199
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1999 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA TUNJANGAN VETERAN YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1999 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA TUNJANGAN VETERAN YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1998/1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1998 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1998 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
1998,
Regulasi per halaman: